uu no 4 tahun 1984. TB Simatupang No. uu no 4 tahun 1984

5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women). UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 000. II. 1 Januari 2014 Olken, Benjamin A, 2010, Direct Democracy and Local Public Goods: EvidencePRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ditetapkan 22 Juni 1984 Ditetapkan 22 Jun 1984. Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan. Dengan berlakunya. Undang-undang (UU) NO. 3268, LL SETNEG : 5 HLM. PER. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik IndonesiaUU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Keppres No. 4 Tahun 2016. 17/04/1984. ARISMAN MANALU. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ; 2. Undang-undang (UU) NO. 4 Tahun 1979, UU No. 5. hadir di Markaz Syariah Pesantren Alam Agrokultural, Megamendung, 13 November 2020 setelah beberapa hari kepulangannya dari Arab. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Judul. 42 tahun 2008; PERPRES No. (Pelaksanaan Pasal 4,5,6 UU No. 1984/ No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular belum mampu memberikan perlindungan komprehensif kepada masyarakat dan merujuk pada Lampiran II No. 100 Tahun 1984 . E. Tercantum dalam Permen Nomor 1 tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, UU Nomor 13 tahun 2003, PP tahun 1981, Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 1999 dan paling baru adalah Permenaker Nomor 1 tahun 2017. 4. Undang-undang ini mengakui hak-hak masyarakat adat dan daerah terhadap hutan, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran. No 2 dari 1112 peraturan Berlaku Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Babasan, c. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar untuk mencabut UU. Salemba Medika. Berlandaskan pada UU No. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan. Undang-undang (UU) NO. 3. 11 tahun 2012 - Pengertian Anak Menuurt UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Menular, UU No. 21 Tahun 2008; Peraturan ini sebagai pedoman dalam melaksanakan penerapan disiplin pencegahan corona virus ;2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam. 4 Tahun 1950 jo UU NO. 12 , TLN NO. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 000,- (satu juta rupiah). 3274, LL SETNEG : 13 HLM. 1 Tahun 1970, dijelaskan bahwa setiap pekerja dan pengusaha wajib memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya; b. 79 Tahun 2005, PP No. 1998. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Apapun jenis makhluk hidup yang ada. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan. Radhit Radhitya. Keputusan Presiden R. Dia menyebut pejabat tersebut akan dikenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. 4 Tahun 1968. Status Regulasi. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 4. 000. PENDAHULUAN. R. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 96 Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Peradilan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. UU Nomor 8 Tahun 1983. Undang-undang (UU) NO. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia. Dasar hukum: UU No. 4 Tahun 1982 Terdiri dari 9 Bab dan 24 Pasal • UU. Undang-Undang Tahun 1984 - [PERATURAN. 1. Jump to navigation Jump to searchUndang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011. Tutup. Dasar Hukum PPN. Undang-undang (UU) NO. 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras (Staatsblad 1949 Nomor 419). Revisi UU Minerba Revisi mengenai UU No. Suatu wabah dapat terbatas pada lingkup kecil tertentu (disebut outbreak, yaitu serangan penyakit) lingkup yang lebih luas (epidemi) atau bahkan lingkup global (pandemi). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1984 tentang Dewan Pers. Menjawab pertanyaan Anda mengenai hak-hak pasien COVID-19, secara umum telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (“UU 44/2009”) yang berbunyi: Setiap pasien mempunyai hak: memperoleh informasi mengenai tata tertib dan. Undang-undang (UU) tentang Wabah. Menurut Pasal 20. com. Unduh. UU Nomor 4 Tahun 1984-merged. Dasar hukum : UU No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006. Acara yang digelar di kediaman Suganda yakni di Gang Hj. 23 Tahun 2014; UU No. 100/1984 untuk Madrasah Tsanawiyah dan No. UU No. 32 th 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2009. kami persangkakan di Pasal 14 UU No. dilihat 3443 Kali diunduh 2597 Kali. 3274, LL SETNEG : 13 HLM. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Anggaran. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. KOPI, Jakarta – Berikut opini tentang Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Vaksin Terkait UU No 4 Tahun 1984, yang ditulis oleh seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Sri Dewi Gulo. 12, TLN NO. Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 , TLN NO. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah peraturan dasar yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan di Indonesia. 82 Sejarah mencatat pada. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Nomor. 42 Tahun 2009. PP No. Rasuna Said Blok X. 3670, LL SETNEG : 9 HLM. 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No 36 2009 - Kesehatan. Penanggulangan wabah/KLB penyakit menular diatur dalam UU. Tahun 1956 juncto Undang undang Nomor 24 Tahun 1956, diubah sehingga meliputi dan terdiri dari Kecamatan kecamatan: a. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Undang-undang (UU) NO. Ketiga, UU No. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Mengubah : UU No. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan ketentuan Pasal 154 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Jenis Penyakit Menular. 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah Dasar Hukum K3 Kebakaran yang Perlu Kamu Ketahui! Ketika membahas tentang kebakaran, maka k3 atau keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. U. Sementara menurut pengertian secara umum, Jakarta merupakan kota metropolitan. 30 Tahun 2014; UU No. Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009; UU No. Undang-undang (UU) No. 8. UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. 4 dan 5 tahun 1975. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Diubah dengan : UU No. Undang-undang (UU) tentang Perindustrian. Bidang Hukum. 4 Tahun 1996 yang berbunyi: "Ancaman yang dapat dikenakan antara lain mengacu pada Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. Veiligheidsreglement Tahun 1910 (Stbl. Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen). 17 tahun 1973 11. No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Hak Asasi Perempuan dijamin oleh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Suara. 6, LN. 36/2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 7 Tahun 1984. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 terkait Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah. 26 Tahun 2007, UU No. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; atau bencana akibat konflik sosial yang diatur dalam UU No. ABSTRAK:. INDUSTRI. Undang-undang (UU) No. Tipe Dokumen. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. UU No. 22,1984: FINEK. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah mempertimbangkan bahwa perkembangan yang telah dan akan terjadi di bidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, selain Hak Milik, Hak. UU No. Tercatat, sejak Oktober 2013 sudah diajukan naskah akademik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular oleh Prof. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Namun Revisi ini menuai pro dan kontra. Berlaku 1. Diantara rumusan kurikulum 1984 adalah memuat hal-hal strategies, diantaranya : 1. 7, LN. 12 Tahun 2011, UU No. 17, TLN. soeharto diundangkan di jakarta, pada tanggal 24 juli 1984 menteri/sekretaris negara republik indonesia, ttd. Chococ. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR. BAB I. UU No. Permen No. Hal ini secara tegas dilarang pada Pasal 12 UU No. Menteri Tenaga NomorNASKAH AKADEMIS RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR. com, Minggu (5/4/2020). PP No. id : 3 HLM. 4_1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Undang-undang (UU) NO. 2, LN. 3277, pih. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf d, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (3), Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 35 Undang-undang tentang Pajak Penghasilan perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan. 01 Juli 1984 Sumber. Belum Tersedia. 4 Tahun 1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tanggal Ditetapkan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 1979/ No. Republik IndonesiaTahun 1951 Nomor 4); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran.